BADUNG, lintasbali.com — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran. Upaya hukum harus berujung pada pemulihan ekosistem yang rusak, perlindungan masyarakat terdampak, serta pencegahan kerusakan lingkungan Lanjutkan Membaca...
