Denpasar, Lintasbali.com – Tim Hukum Pilkada 2020 Golkar Bali yang dipimpin ketuanya Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati mengingatkan seluruh saksi pasangan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota usungan Partai Golkar, agar bekerja maksimal mengawal jalannya pemungutan dan penghitungan suara, serta mengawal sampai tuntas seluruh tahapan pencoblosan yang akan digelar Rabu, (9/12/2020) besok.
Untuk meyakinkan tim hukum yang telah dibentuk paslon usungan Golkar, Tim Hukum Pilkada 2020 Partai Golkar Provinsi Bali melakukan roadshow di 6 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada.
Menurut Sri Wigunawati, tim hukum ini melakukan advokasi penguatan dan koordinasi dengan tim hukum paslon untuk bersama-sama melakukan pendampingan utamanya mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkada sehingga harapannya dapat berjalan aman, lancar, dan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil).
“Kami memberikan kekuatan psikologis utamanya kepada saksi yang akan bertugas saat coblosan agar mereka tidak lengah dan jangan takut melaporkan sesuatu ketika menemukan ada kecurangan. Intinya kami backup saksi sehingga mereka bisa bekerja maksimal mengawal suara paslon kita,” terang Sri Wigunawati didampingi beberapa anggota Tim Hukum Pilkada 2020 Golkar Bali saat bertemu dengan Calon Walikota Denpasar Gede Ngurah Ambara Putra di Posko Pemenangan Amerta Jl. Tulip Denpasar, Selasa (8/12/2020).
Sri Wigunawati menegaskan bahwa Tim Hukum Pilkada 2020 Partai Golkar Provinsi Bali memberikan perlindungan kepada para saksi paslon usungan Partai Golkar utamanya membantu para saksi ketika ada hal-hal yang membuat saksi merasa tidak nyaman saat menjalankan tugasnya. Seperti misalnya ada intimidasi.
“Saya tegaskan saksi jangan takut, kami siap memberi perlindungan hukum. Jaga TPS dan jaga suara paslon kita karena kita ingin seluruh paslon yang diusung parpol koalisi (Golkar, Demokrat, dan Nasdem) menang secara terhormat dan bermartabat,” sebut srikandi politisi Golkar asal Jembrana ini.
Pembentukan Tim Hukum Pilkada 2020 DPD Partai Golkar Provinsi Bali dilakukan sebagai langkah antisipasi berbagai persoalan hukum yang dihadapi paslon yang diusung Partai Golkar dalam rangka mengawal penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Adapun tugas dari Tim Hukum Pilkada Golkar Bali ini diantaranya memperkuat tim hukum yang telah dibentuk oleh paslon usungan Golkar di 6 kabupaten/kota, memberikan pendapat dan pertimbangan hukum terhadap paslon usungan Golkar, saksi paslon, tim pemenangan, partai koalisi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan paslon dalam hal menempuh jalur hukum. (*/Rls)
