DENPASAR, lintasbali.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan kegiatan “Diseminasi Kebijakan dan Penguatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kemendikbudristek Tahun 2023” Wilayah Timur bertempat di Kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali, Selasa, 23 Mei 2023
Kegiatan yang juga berlangsung secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting ini diikuti oleh PPID Satuan Kerja di lingkungan Kemendikbudristek, PTN dan Vokasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat dan Biro Umum & PBJ Kemendikbudristek.
Kegiatan ini diajukan sehubungan dengan hasil rekomendasi pada Rapat Koordinasi PPID Kemendikbudristek tahun 2023 tentang peningkatan kualitas dan mutu layanan informasi publik di Kemendikbudristek serta guna mendukung upaya dalam menyukseskan implementasi reformasi birokrasi khususnya penguatan pengungkapan informasi publik.
Sementara materi yang disampaikan yakni Strategi Meraih Kualifikasi Badan Publik Informatif oleh Komisioner KI Pusat R. Vici Paulyn, Kebijakan Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kemendikbudristek oleh Henry Eko Hapsanto dan Diskusi Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik di Kemendikbudristek oleh Tim Layanan Informasi BKHM.
Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto dalam sambutannya saat membuka acara penyampaian apresiasi kepada BPMP Bali yang telah memfasilitasi kegiatan ini dan ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dan goyong royong bersama-sama meningkatkan perolehan informasi publik khususnya di Kemendikbudristek.
Pada tahun 2022, permintaan telah mulai melakukan penghakiman mandiri atas informasi publik dan telah dilakukan dengan memberikan apresiasi di Jakarta. Rencananya di tahun 2023 ini akan kembali melakukan penghakiman mandiri terhadap adanya informasi publik.
“Pada kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa menghadirkan informasi publik sangat penting di era memunculkan informasi publik ini dan di era digitalisasi apalagi karena kita saat ini juga bermain dengan media sosial yang masyarakat mudah mengakses dan masyarakat bisa memberikan umpan balik kepada kita. dalam melibatkan informasi publik ini tentu masyarakat berperan mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik yaitu Kemendikbudristek beserta unit kerja di lingkungannya,” ujarnya.
Disamping itu penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Kemendikbudristek dan unit kerja dibawahnya harus kita pertanggung jawabkan kepada masyarakat karena anggarannya yang dikelola merupakan dari masyarakat.
