LOMBOK, lintasbali.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali (KPwBI Bali) sukses menggelar Media Gathering selama 3 hari 2 malam sejak 29 September hingga 1 Oktober 2022 bertempat di Katamaran Resort, Nusa Tenggara Barat. Media Gathering kali ini membahas pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi Bali hingga quartal III 2022.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho hadir langsung bertemu dengan 25 orang wartawan perwakilan media cetak, media elektronik dan media online di Bali Didampingi pula oleh Deputi Direktur KPwBI Bali Donny H. Heatubun dan Alex Iskandar dari KPwBI NTB.
Trisno Nugroho dalam pemaparan di hari kedua menyampaikan, BI mendorong Pemerintah Daerah dalam upaya mengendalikan laju inflasi di masing-masing daerahnya karena hal ini sangat terkait dengan daya beli masyarakat.
“Karena itu, pengendalian inflasi harus benar-benar menjadi fokus,” kata Trisno Nugroho.
Sejumlah langkah yang dilakukan dinilainya sudah tepat. Kebijakan pemberian bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja bergaji di bawah Rp3.500.000 tentu sangat membantu mempertahankan daya beli mereka. Demikian juga dengan bantuan sosial lainnya yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Selain itu, pemerintah juga sudah memastikan adanya subsidi transportasi bagi produk-produk terutama kebutuhan masyarakat. Walau ada kenaikan BBM, katanya, dengan subsidi transportasi, harga komoditi kebutuhan pokok dipastikan tidak akan naik. “Pemerintah daerah kami pikir sudah melakukan hal ini,” tegasnya.
Satu lagi strategi yang perlu dilakukan, ungkapnya, kerja sama antardaerah (KAD). Ini mau tidak mau harus digenjot mengingat potensi maupun produksi tiap kabupaten/kota di Bali tidaklah sama. Ketika KAD ini berjalan dengan baik, semua kebutuhan Bali bisa terpenuhi dari produksi dalam daerah sehingga biaya operasionalnya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan mengambil ke luar pulau.
Dia menegaskan, tiga wilayah yakni Denpasar, Badung dan Gianyar merupakan pasar, tempat penjualan seluruh komoditi di Bali. Jika perlu telur, Bangli sebagai sentra telur harus bisa memasok. Jika perlu beras, tentu saja Tabanan sebagai sentra produksi harus mampu memasoknya. Demikian juga kebutuhan lainnya seperti sayur dan buah-buahan. “Tiap kabupaten dan kota di bawah koordinasi provinsi perlu menggalang perjanjian kerja sama (PKS),” katanya.
Ditanya kenapa inflasi urgen untuk dikendalikan, Trisno Nugroho mengungkapkan ini terkait dengan daya beli masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap. Jika tak dikendalikan, inflasi akan mengurangi daya beli masyarakat dan cenderung menurunkan tingkat kesejahteraannya.
Sementara terkait kebijakan inflasi 3 plus minus satu persen, kata Trisno Nugroho, ini merupakan angka yang ideal untuk pertumbuhan ekonomi yang sehat. Inflasi sebesar ini akan tertutupi dengan kenaikan upah yang diterima pekerja. “Inflasi sebesar ini akan membuat pertumbuhan ekonomi jadi sehat,” tegasnya. (LB)
