JAKARTA, lintasbali.com – Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) keprihatinan sekaligus menuntut pertanggungjawaban Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atas insiden serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional (PDNS). Menurutnya, tata kelola keamanan siber dan data di Indonesia masih banyak kelemahan.
Ketua Departemen Data dan Informasi PP KMHDI Made Astrama menilai peretasan Pusat Data Nasional seharusnya menjadi tamparan keras bagi Kominfo untuk segera mengevaluasi diri dan melakukan pengelola dan pengamanan data secara serius. Ia juga menuntut pertanggungjawaban Kominfo sebagai kementerian yang mengelola data tersebut.
“Berbicara tentang siber ini kan memang sudah menjadi bidangnya Kominfo, dan peretasan data nasional yang terjadi seharusnya ada pertanggungjawaban dari Kominfo kepada masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Astrama juga menyoroti ketidaksiapan kominfo dalam mengatasi permasalahan peretasan data nasional. Menurutnya, Kominfo justru terkesan pasrah dan menganggap hal tersebut biasa saja.
“Berbicara tentang Data Nasional ini tidak bisa di anggap biasa saja. Ini berkaitan dengan kehormatan dan harga diri Bangsa Indonesia. Jadi harus di kelola serius jangan dijadikan mainan,” tutup Astrama.
Made Astrama mendesak Kominfo untuk mengambil langkah-langkah serius dan konkret dalam meningkatkan keamanan data nasional, terkhususnya juga mengevaluasi SDM yang ada di dalam kementerian Kominfo.
“Kominfo harus bertanggungjawab penuh dan segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Ini bukan hanya soal teknologi, atau penambahan anggaran pengamanan data tapi juga perlunya penempatan SDM yang tepat dan memiliki kompetensi dibidangnya,” tegasnya. (Red/Rls).
