DENPASAR, lintasbali.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menyebut Bali sebagai jantung pertumbuhan nasional sekaligus etalase Indonesia di mata dunia. Ia menegaskan bahwa desain permukiman di Bali harus terintegrasi, modern, dan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal.
“Industri pariwisata adalah yang paling distributif karena langsung menyentuh masyarakat. Bali dengan 6,5 juta wisatawan asing merupakan wajah Indonesia. Maka, penataan permukimannya harus mencerminkan standar internasional,” ujar Fahri saat bertemu Gubernur Bali Wayan Koster pada Jumat, 3 Oktober 2025
Ia menambahkan, Kementerian menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah secara nasional, dengan potensi peningkatan hingga 1 juta unit. Untuk Bali, fokus akan dimulai pada penghapusan rumah tidak layak huni mulai tahun 2026, termasuk penataan kawasan kumuh seluas 12 km² yang tersebar di bantaran sungai dan wilayah pesisir.
“Kawasan pesisir Bali bisa kita sulap menjadi area bercahaya seperti Maldives.kampung nelayan modern yang higienis dan ramah wisatawan,” lanjutnya.
Fahri juga menyoroti pentingnya pengembangan perumahan vertikal di kawasan perkotaan demi melindungi lahan subur. Meski Bali memiliki aturan adat terkait batas ketinggian bangunan, ia meyakini konsep rumah bersusun dua hingga tiga lantai masih dapat diakomodasi sebagai solusi hunian subsidi.
“Kita tetap hormati aturan budaya. Namun, konsep rumah bersusun bisa menjadi alternatif untuk menghadirkan hunian terjangkau tanpa mengorbankan lahan produktif,” jelasnya.
Sementara itu Gubernur Bali, Wayan Koster juga membahas langkah strategis penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), kawasan permukiman kumuh, serta desain tata ruang kota dan desa di Bali agar sejalan dengan visi nasional Indonesia Emas 2045.
Gubernur Koster melaporkan kondisi terkini Bali pascabencana banjir besar yang disebabkan oleh badai equatorial Rossby curah hujan tertinggi dalam 70 tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota telah menyalurkan bantuan tanggap darurat sebesar Rp15 juta per kepala keluarga terdampak. Khusus pedagang Pasar Badung yang kehilangan barang dagangan, telah diberikan kompensasi senilai Rp3,4 miliar berdasarkan data omzet dari pengelola pasar. Bantuan serupa juga telah disalurkan untuk korban banjir di Kabupaten Tabanan dan Jembrana, dengan total nilai lebih dari Rp1 miliar.
“Semua rumah yang rusak sudah tertangani, sementara jalan dan jembatan sedang dalam tahap perbaikan. Ke depan, kami akan mengaudit empat sungai besar untuk reboisasi dan penataan ulang. Mitigasi bencana harus diperkuat,” tegas Koster.
Menutup pertemuan, Gubernur Koster menegaskan bahwa Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun akan menjadi kerangka utama pembangunan jangka panjang provinsi ini. Haluan tersebut mencakup strategi pengendalian alih fungsi lahan, pembatasan jumlah wisatawan asing, serta konsolidasi lahan di kawasan padat penduduk.
“Jika alokasi perumahan bisa ditingkatkan pada 2026, kami optimistis penanganan RTLH di Karangasem, Gianyar, Jembrana, dan Bangli dapat dipercepat. Bali harus menjadi wajah terbaik Indonesia,” pungkas Koster. (LB)
