DENPASAR, lintasbali.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pelaksanaan psikotes bagi pejabat pimpinan tinggi pratama atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali bertujuan memperoleh gambaran profil karakteristik personal yang lebih utuh dan komprehensif.
Hasil psikotes tersebut diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam meningkatkan profesionalisme, kualitas kepemimpinan, dan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Hal tersebut disampaikan Koster saat pelaksanaan psikotes yang berlangsung di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai IV, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Kampus Sudirman, Denpasar.
“Terima kasih telah mengikuti tes psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat Eselon II,” ujar Koster.
Menurutnya, selama ini penilaian melalui mekanisme manajemen talenta belum sepenuhnya memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Dalam proses penempatan dan promosi jabatan, penilaian yang bertumpu pada portofolio dinilai belum cukup untuk menggambarkan kompetensi, karakter, serta kapasitas kepemimpinan seseorang secara menyeluruh.
Koster mengungkapkan, dirinya belum pernah bertemu secara langsung dengan seluruh pejabat yang menduduki jabatan Eselon II, III, dan IV untuk mengenal karakteristik personal mereka secara mendalam.
Karena itu, psikotes menjadi salah satu upaya untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam memahami potensi dan karakter setiap pejabat.
“Karena itu, saya membuat tes ini agar mendapatkan gambaran yang lebih personal dan utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi profesional dan kepemimpinan yang tepat,” tegasnya.
Ia menekankan, pejabat Eselon II memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sebagai pimpinan perangkat daerah, mereka menjadi ujung tombak Gubernur dalam menerjemahkan dan mengoperasionalkan berbagai program serta kebijakan pemerintah di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain kompetensi teknis, menurut Koster, karakter personal juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Karakter seseorang dapat memengaruhi perilaku, pola komunikasi, pengambilan keputusan, hingga hubungan kerja di lingkungan organisasi.
Dampaknya dapat bersifat positif maupun negatif, bergantung pada karakteristik yang dominan dan bagaimana hal tersebut tercermin dalam perilaku sehari-hari.
Oleh karena itu, pemahaman terhadap profil psikologis pejabat dinilai penting untuk mendukung kinerja individu sekaligus membangun ekosistem kerja yang sehat dan produktif.
Koster juga memastikan bahwa hasil psikotes akan dijaga kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan kepada publik. Ia menegaskan, pelaksanaan tes ini bukan bertujuan mencari-cari kesalahan ataupun menjadi dasar otomatis untuk mencopot seseorang dari jabatannya.
“Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan. Namun, saya bisa mendapatkan gambaran ke depannya, terutama jika kinerjanya tidak bagus, apalagi ini Eselon II,” jelasnya.
Lebih lanjut, Koster meminta seluruh pejabat agar terus meningkatkan kinerja dengan menjalankan program secara terukur, sistematis, dan sesuai matriks yang telah ditetapkan.
Setiap pejabat juga diminta memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing secara optimal.
Ia mengingatkan bahwa kinerja ASN tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pemenuhan administrasi dan prosedur kerja.
Para pejabat harus mampu bekerja secara responsif, profesional, dan tepat dalam menerjemahkan kebijakan menjadi program yang memberikan hasil nyata.
“Bukan hanya sistematis dalam bekerja, tetapi juga harus memahami bagaimana kinerja yang baik sebagai aparatur sipil negara. Harus lebih responsif dan lebih tepat dalam mengerjakan kebijakan ke depannya,” imbuh Gubernur Bali tersebut.
Pelaksanaan psikotes ini merupakan hasil kerja sama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali.
Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung kesejahteraan kerja dan peningkatan kinerja ASN melalui pemetaan profil psikologis pejabat.
Psikotes berlangsung pukul 09.00 hingga 12.00 WITA dan diikuti oleh 40 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Melalui pemetaan ini, diharapkan pemerintah daerah memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai karakteristik personal dan potensi kepemimpinan para pejabat, sehingga upaya peningkatan kinerja birokrasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. (Rls)
