BANTEN, lintasbali.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menggelar seminar bertema “Peran Pers Menopang Indonesia Emas Berbasis Penghormatan terhadap HAM”, Minggu, 8 Pebruari 2025, di Hotel Horison, Serang, Banten.
Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin, Ahli Hukum Dewan Pers Hendrayana, S.H., M.H., serta akademisi Universitas Muhammadiyah Riau Satria Utama Batubara.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama tentang peran strategis pers dalam menjaga demokrasi dan hak asasi manusia di tengah tantangan era digital.
Ketua Umum JMSI Dr. Teguh Santosa dalam sambutannya menyoroti masih tingginya potensi ancaman terhadap insan pers, tidak hanya wartawan, tetapi juga pemilik media, terutama di daerah. Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja pers perlu diperluas agar ekosistem media dapat tumbuh dengan aman dan sehat.
“Perlindungan terhadap pekerja pers tidak boleh berhenti pada wartawan saja. Pemilik media, khususnya di daerah, juga memiliki potensi menghadapi ancaman yang sama. Karena itu, mereka harus mendapat perhatian dan perlindungan yang setara,” tegas Teguh.
Ia menambahkan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Jika HAM dijamin secara konsisten, percepatan pembangunan nasional akan berjalan lebih inklusif dan berkeadilan.
Sementara itu, Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin mengajak insan pers untuk melakukan refleksi mendalam terhadap peran media di era digital yang semakin dipengaruhi oleh algoritma.
Ia merujuk pemikiran Daron Acemoglu dalam buku Why Nations Fail, khususnya terkait kontribusi institusi, termasuk media, terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Di era media digital berbasis algoritma, muncul tantangan serius ketika media justru berpotensi menjadi alat pemecah belah. Ini penting untuk kita refleksikan bersama,” ujar Mugiyanto.
Ia menegaskan, pers tidak sekadar berfungsi sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai aktor demokrasi yang membentuk persepsi publik serta menjaga akuntabilitas kekuasaan. Dalam konteks Indonesia Emas 2045, pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas demokrasi, supremasi hukum, serta penghormatan dan penegakan HAM.
“Dalam konteks ini, pers memiliki peran strategis sebagai penjaga nalar publik,” tegasnya.
Menurut Mugiyanto, Indonesia Emas tidak hanya tentang kemajuan material, tetapi juga tentang pemuliaan martabat manusia. Karena itu, pers yang kuat, independen, dan berperspektif HAM merupakan fondasi penting bagi demokrasi yang sehat, masyarakat yang adil, serta pembangunan yang berkelanjutan dan manusiawi.
Di akhir paparannya, Mugiyanto menegaskan bahwa Kementerian HAM membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan insan pers dan seluruh pemangku kepentingan. Pemajuan HAM, menurutnya, bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. (LB)
