DENPASAR, lintasbali.com – PT PLN (Persero) terus memperkuat langkah menuju Bali Mandiri Energi melalui pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dan penguatan sistem kelistrikan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Upaya tersebut merupakan bagian dari dukungan PLN terhadap visi Swasembada Energi nasional sekaligus mendorong terwujudnya sistem kelistrikan Bali yang lebih hijau, mandiri, andal, dan berkelanjutan.
Komitmen itu disampaikan General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali, Ajrun Karim, saat menjadi narasumber pada Indonesia Solar Summit 2026 di The Meru Sanur, Denpasar, Rabu (15/7/2026).
Dalam sesi bertajuk “Sinkronisasi RUPTL dan Update Regulasi terhadap Arah Kebijakan Bali Mandiri Energi Berbasis EBT”, Ajrun mengungkapkan bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik di Bali telah mencapai 8,02 persen, jauh melampaui rata-rata nasional.
Menurutnya, tingginya pertumbuhan tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi dan sektor pariwisata yang berlangsung hampir selama 24 jam, sehingga membutuhkan sistem kelistrikan yang semakin kuat, andal, dan berkelanjutan.
Saat ini, PLN UID Bali melayani sekitar 1,96 juta pelanggan dengan beban puncak yang mendekati 1.300 MW.
Ajrun menjelaskan, karakteristik sistem kelistrikan Bali berbeda dibandingkan daerah lain karena selisih antara beban dasar dan beban puncak relatif kecil.
Kondisi ini menunjukkan tingginya konsumsi listrik sepanjang hari untuk menopang aktivitas masyarakat, industri, serta sektor pariwisata.
“Kebutuhan listrik Bali tumbuh hingga 8,02 persen. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi di Bali bergerak hampir tanpa henti. Karena itu, PLN harus terus memastikan pasokan listrik yang cukup, andal, dan berkelanjutan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan sektor pariwisata,” ujar Ajrun.
Ia menambahkan, hingga saat ini sistem kelistrikan Bali masih didukung pasokan listrik dari Pulau Jawa melalui jaringan interkoneksi Jawa–Bali.
Sementara itu, sebagian pembangkit di Bali masih menggunakan energi fosil sehingga pengembangan energi baru terbarukan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian energi sekaligus memperkuat ketahanan sistem kelistrikan.
Sebagai implementasi RUPTL 2025–2034, PLN merencanakan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 2,74 GW yang terdiri atas 886,8 MW pembangkit EBT, 307,5 MW sistem penyimpanan energi (energy storage), serta 1.550 MW pembangkit berbasis gas sebagai energi transisi.
Selain pembangunan pembangkit, PLN juga akan memperkuat infrastruktur kelistrikan melalui pembangunan 885 kilometer jaringan transmisi, peningkatan kapasitas gardu induk sebesar 3.320 MVA, serta pengembangan jaringan distribusi guna memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik sekaligus mendukung investasi di Bali.
Menurut Ajrun, pembangunan infrastruktur tersebut menjadi fondasi penting agar Bali memiliki sistem kelistrikan yang lebih tangguh dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap pasokan listrik dari luar pulau.
“Bali merupakan wajah Indonesia di mata dunia. Karena itu, sistem kelistrikannya harus tidak hanya andal, tetapi juga hijau dan berkelanjutan. PLN siap mendukung Bali Mandiri Energi melalui pengembangan pembangkit EBT, penguatan jaringan transmisi dan gardu induk, serta kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, Bali mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri dengan sumber energi yang lebih bersih dan semakin mandiri,” katanya.
Meski demikian, Ajrun mengakui implementasi RUPTL di Bali masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan ruang pembangunan infrastruktur, aspek estetika kawasan, nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Bali, hingga tantangan teknis, regulasi, serta pembiayaan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan selaras dengan karakteristik serta kearifan lokal Bali.
Indonesia Solar Summit 2026 mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, lembaga riset, dan organisasi yang bergerak di bidang energi terbarukan untuk membahas percepatan transisi energi di Indonesia.
Selain Ajrun Karim, forum tersebut juga menghadirkan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali, I Gede Putu Udiana Putra, yang menekankan pentingnya sinergi pembangunan melalui konsep “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola” sebagai fondasi mewujudkan Bali Mandiri Energi.
Ia juga mendorong penguatan kolaborasi riset dan inovasi, termasuk pengembangan teknologi energi laut Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) sebagai salah satu potensi energi bersih yang dimiliki Bali.
Sementara itu, Head of Bali Net Zero Project Institute for Essential Services Reform (IESR), Cita Febronia Utami, menilai pencapaian target Net Zero Emission 2045 membutuhkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang didukung regulasi yang kuat, investasi, pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, perencanaan yang matang terhadap potensi energi terbarukan akan menjadi kunci dalam membangun sistem energi Bali yang berkelanjutan, tangguh, dan berdaya saing. (Rls)
